Anies Baswedan Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional demi Penanganan Optimal

Anies Baswedan kembali menyuarakan desakan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional Aceh atas rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Seruan ini disampaikan setelah ia melakukan kunjungan langsung ke sejumlah daerah terdampak dan melihat secara nyata dampak yang dirasakan masyarakat. Menurut Anies, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beban bencana telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

Selama berada di wilayah terdampak, Anies meninjau permukiman warga yang rusak berat, akses jalan yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi. Ia menyaksikan rumah-rumah tertimbun lumpur, jembatan penghubung antarwilayah yang ambruk, dan lahan pertanian yang tidak dapat lagi digarap. Kerusakan infrastruktur tersebut menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan memperlambat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Anies juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para pengungsi. Di lokasi penampungan, ia mendengarkan cerita warga yang kehilangan tempat tinggal, orang tua yang khawatir anak-anaknya tertinggal pelajaran karena sekolah terhenti, serta para kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, bencana ini tidak hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menilai upaya pemerintah daerah patut diapresiasi karena telah bergerak cepat dalam kondisi keterbatasan. Namun, Anies menegaskan bahwa skala bencana yang luas membutuhkan dukungan yang lebih besar dan terkoordinasi dari pemerintah pusat. Dalam konteks inilah, penetapan Bencana Nasional Aceh dinilai sebagai langkah penting agar negara dapat hadir secara lebih menyeluruh.

“Ketika kita melihat dampaknya yang begitu luas, ini bukan lagi persoalan lokal. Negara perlu mengakui skala masalahnya dan mengerahkan sumber daya nasional,” ujar Anies. Ia menekankan bahwa status bencana nasional bukan sekadar simbol, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan.

Menurut Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh akan membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu sistem penanganan terpadu. Anggaran nasional dapat segera dialokasikan, personel lintas instansi dapat dikerahkan, serta alat berat bisa dimobilisasi untuk membuka akses wilayah yang terisolasi akibat longsor dan banjir. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat fase tanggap darurat.

Selain itu, distribusi bantuan logistik dalam skala besar dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan sanitasi masih sangat dibutuhkan oleh warga di pengungsian. Anies menilai kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak.

Aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama. Anies mengingatkan bahwa risiko penyakit pascabencana meningkat akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi. Di sisi lain, trauma psikologis yang dialami korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan, memerlukan pendampingan berkelanjutan. Dalam penanganan Bencana Nasional Aceh, layanan kesehatan fisik dan dukungan psikososial harus berjalan beriringan.

Lebih jauh, Anies menekankan pentingnya fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan membutuhkan waktu lama, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Tanpa status bencana nasional, pemulihan berisiko berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dengan penetapan Bencana Nasional Aceh, pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur publik dapat direncanakan secara lebih sistematis.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian, perkebunan, dan usaha kecil. Anies mendorong pemerintah untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi UMKM, serta program padat karya. Menurutnya, pemulihan ekonomi menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat bangkit dan kembali mandiri.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan anggaran atau tumpang tindih kewenangan, Anies menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menilai bahwa pengawasan yang ketat harus menjadi bagian dari penanganan Bencana Nasional Aceh, bukan alasan untuk menunda keputusan strategis. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik.

“Kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak boleh membuat kita ragu mengambil langkah penting. Yang dibutuhkan adalah pengawasan yang kuat dan komitmen bersama,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga relawan, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga mendapatkan kepastian pemulihan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga kehidupan warga Aceh dapat kembali pulih dan berjalan lebih baik.