Ketidaknyambungan Kebijakan Pemerintah: Suara Mantan Jokowers yang Kini Dukung Anies-Muhaimin

Mantan Relawan Jokowi atau yang sering disebut Jokowers yang Viral tahun 2019 dengan punggungnya, Dadan Hamdani, telah mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dadan meyakini bahwa ajakannya ini merupakan bagian dari taubatan nasuhanya, karena menurutnya selama pemerintahan Jokowi, masyarakat telah menderita.

Dadan mengekspresikan penyesalannya karena sebelumnya ia pernah mendukung dan mengajak teman-temannya untuk melakukannya. Bagi Dadan, ini adalah sebuah aib yang harus diakui. Dia bahkan pernah memproduksi ribuan topi dan membagikannya kepada masyarakat pada acara Car Free Day tahun 2013. Hingga tahun 2014, ia terus mendukung pemerintahan tersebut. Namun, pandangan Dadan mulai berubah ketika ia menyaksikan sejumlah kebijakan pemerintah yang tampaknya tidak mendukung demokrasi dan kepentingan masyarakat. Khususnya, ia merasa bahwa Omnibus Law dan kebijakan lainnya cenderung tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan justru merugikan mereka. Bahkan, KPK, yang sebelumnya menjadi kebanggaan Indonesia, mengalami pelemahan selama masa pemerintahan tersebut. Kebijakan terkait minyak goreng dan kebutuhan pokok juga dianggap tidak matang dan merugikan rakyat.

Dadan juga mencatat lonjakan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya yang tidak stabil dan selalu meningkat. Terlebih lagi, petani menjadi lebih miskin akibat pencabutan subsidi pupuk, menciptakan ketidakpastian di kalangan mereka. Semua ini menjadi bukti dari kekacauan dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah.

Menurut Dadan Hamdani, kemerosotan ekonomi sangat terasa, dan ekonomi Indonesia berada di titik terendah dengan meningkatnya impor produk luar negeri yang merugikan industri dalam negeri. Banyak industri harus gulung tikar, dan pengangguran meningkat. Menurut Dadan, satu hal yang memprihatinkan adalah bahwa investasi yang diiklankan pemerintah justru menyedot banyak tenaga kerja asing, yang menjadi masalah besar. Menurut Dadan, hanya Anies dan Muhaimin yang mampu menyelesaikan masalah ini.

Di sisi lain, kebijakan regulasi dan aspek kebijakan lainnya justru tampaknya membuat kemiskinan dan ketimpangan semakin bertambah. Perkembangan E-Social Media Commerce dan E-Commerce juga terlalu disederhanakan akibat pergeseran dalam penggunaan media sosial yang sekarang dijadikan platform bisnis dan perdagangan. Namun, pada kenyataannya, masuknya produk-produk impor yang tidak terkendali telah menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk murah dan predatory pricing yang merugikan ekonomi dalam negeri. Sehingga regulasi yang ada terlalu sederhana.

Dadan mengungkapkan, "Pada awal pemerintahan Jokowi, kami sangat gembira karena impor dihentikan, tetapi persiapan untuk penyediaan barang dalam negeri tidak serius. Penunjukan pejabat-pejabat terkait juga dianggap tidak kompeten, sehingga semuanya tampak tidak terkoordinasi. Ini adalah suatu kontradiksi yang sangat mencolok."

Sebagai contoh, ketika pemerintah tiba-tiba menghentikan impor daging, alasan utamanya adalah untuk mencapai swasembada daging menjelang Hari Raya. Namun, upaya ini tidak disertai dengan perencanaan matang yang mencakup peta jalan yang komprehensif untuk pengembangan peternakan daging. Dengan begitu, masyarakat melihat kekacauan karena kebijakan ini tidak didukung oleh data yang komprehensif.

Selain itu, penegakan hukum juga terlihat sembarangan, seperti penggerebekan terhadap rumah-rumah penggemukan sapi yang dianggap menimbun sapi. Ini hanya menciptakan kesan bahwa kampanye anti-impor hanya berbicara saja. Keadaan ini mungkin merugikan masyarakat karena harga daging naik, tetapi para petani dan pengusaha peternakan tidak mendapat manfaat. Semuanya terlihat amatir dan tampaknya pejabat-pejabat yang tidak kompeten ditempatkan dalam posisi kunci.

Dadan menegaskan bahwa mereka yang pernah mendukung keputusan salah dengan kapasitas yang sangat terbatas dan tanpa kompetensi telah berdosa. Hal ini pasti merugikan masyarakat dalam skala mikro dan makro.

Dadan mengamati bahwa selama sembilan tahun terakhir, kebijakan pemerintah justru terlihat merugikan rakyat. Misalnya, harga BBM yang seharusnya mengikuti harga pasar dunia ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak mengikuti penurunan tersebut.

"Ironisnya, ini terjadi ketika seorang yang dekat dengan Jokowi, yaitu Ahok, menjadi Komisaris Pertamina. Namun, semua upaya ini nampaknya hanya omong kosong," kata Dadan.

Dadan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang cerdas, memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki pendidikan yang baik, dan memahami masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Dadan, kunci untuk mengatasi masalah adalah memahami masalah tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, Anies-Muhaimin adalah pilihan yang tepat karena mereka adalah aktivis yang pernah berjuang untuk demokrasi.

Dadan menyimpulkan, "Saya yakin bahwa mereka adalah orang yang dapat memimpin Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan mendengarkan suara rakyat. Itulah yang sebenarnya kita inginkan. Amin."

Sumber: suaranasional.com