Kabar tidak sedap kembali datang dari BUMN di era pemerintahan Jokowi, sekarang PT Pertamina yang sedang mengalami kerugian hingga 11 Triliun saat jabatan komisaris utama dipegang oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Bagaimana bisa, disaat harga minyak dunia turun dan Pertamina menjualnya dengan harga tinggi masih bisa rugi? Perusahaan besar sekelas Pertamina bisa kalah dengan pedagang di pasar tradisional yang masih bisa untung walau harga jualnya terhitung sangat rendah dan dengan keuntungan yang bisa dibilang sangat kecil.
Kerugiannya pun sangat tiak masuk akal bisa mencapai angka 11 triliun, mengingat harga jual di Indonesia tidak mengalami penurunan sama sekali disaat harga minyak dunia turun. Mungkinkah benar adanya mafia di dalam Perusahaan tersebut, atau sebaliknya? yaitu tidak becusnya kinerja Ahok sebagai komisaris utama Pertamina.
Kinerja Ahok yang buruk ini tidaklah mengejutkan salah satu politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara. Dia langsung membandingkan kinerja Ahok saat menjadi Gubernur Jakarta dengan kepemimpinan Anies Baswedan sekarang. Saat era Ahok menjabat kinerjanya memang kurang memuaskan, berbeda sekali dengan Anies Baswedan yang sudah meraih 21 penghargaan dari berbagai lembaga untuk Pemprov DKI.
Total kerugian Pertamina era Ahok sebagai komisaris utama mencapai USD767,92 juta, atau setara dengan Rp 11,28 triliun.
Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan pernyataan Ahok yang sempat mengatakan bahwa pendapatan Pertamina yang mencapai Rp 800 triliun sangat besar hampir setara APBN. Pada tanggal 27 Juni lalu juga Ahok pernah sesumbar jika pengawasannya benar maka “sambil merem’ juga Pertamina pasti untung.
Sempat viral pula video Ahok yang sesumbar akan membubarkan Pertamina jika dalam 7 bulan tidak untung. Berikut perkataannya dalam video tersebut “tujuh bulan juga udah mulai kelihatan kok, gua bilang kalau enggak gua bubarin, gua bersihin” celoteh Ahok sambil tertawa.
http://www.youtube.com/watch?v=qkw0DsFFdBM
Sesumbar itu memang mudah, apalagi menjadi orang yang dekat dengan penguasa saat ini. Apapun yang dikatakannya pasti seakan dibenarkan dan akan selalu di dukung oleh pemerintah saat ini.
Tetapi tidak pada kenyataannya, penunjukkan Ahok menjadi komisaris utama Pertamina langsung oleh Presiden ternyata malah merugikan perusahaan BUMN tersebut. Padahal mungkin tujuannya adalah hanya agar ada keikutsertaan unsur Tionghoa di dalam pemerintahan atau bidang penting negara.
Jadi untuk apa Jokowi menunjuk Ahok, orang yang sudah kurang berprestasi dan menjadi mantan narapidana menjadi komisaris utama di Pertamina? Kalau hanya untuk menambah masalah baru di Indonesia.
Tips Persiapan Resepsi Pernikahan Hemat
15 Apr 2020 | 1157
Ketika merencanakan sebuah momen spesial seperti pernikahan tentunya tidak dapat dilakukan terburu-buru. Dimulai dari daftar kebutuhan hingga pada prosesi acara berlangsung harus disusun ...
23 Agu 2019 | 925
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman resmi melaporkan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest ke Polda Metro Jaya pada ...
Upaya Anies Baswedan untuk Meningkatkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja
5 Mei 2023 | 183
Anies Baswedan adalah politisi Indonesia terkemuka yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Sebelum berkarir di dunia politik, Anies adalah seorang ...
Berbagai Manfaat Menjadi Anggota Koperasi
27 Sep 2022 | 339
Koperasi mungkin terdengar usang di telinga kamu. Padahal, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat dengan menjadi anggota koperasi. Hingga tahun 2017 ada 152.172 unit koperasi di Indonesia, ...
Tampilan Furniture Semakin Modern dan Tahan Lama dengan Menggunakan HPL
4 Okt 2019 | 2857
Mungkin bagi anda yang berkutat dalam bidang desain interior sudah mengetahui apa itu HPL? HPL merupakan singkatan dari High Pressure Laminate yang terbuat dari 60-70% kertas dan 30-40% ...
Jangan Kaget Ya Jika Tahun Depan Harga Materai Naik Jadi 10 Ribu Per Lembar
7 Des 2020 | 765
Rencana kenaikan harga materai memang sudah berhembus dari beberapa bulan yang lalu, yang pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui rencana ini. kenaikan ini resmi akan ...