Miangas Terabaikan, Ketum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid Serap Keluhan Warga Perbatasan

MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menemukan berbagai persoalan mendasar saat berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat Miangas di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam. Mulai dari transportasi terputus, fasilitas negara rusak, hingga layanan kesehatan tanpa dokter hampir dua tahun.

Dialog yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian itu menjadi ruang bagi warga menyampaikan langsung kondisi wilayah perbatasan yang dinilai masih jauh dari perhatian pemerintah.

“Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di pulau terluar Indonesia agar bisa diperjuangkan,” kata Sahrin.

Tokoh adat Miangas, Petrus, menyoroti keterbatasan transportasi yang membuat mobilitas warga semakin sulit. Dalam setahun terakhir, tidak ada rute feri yang melayani Miangas.

Keluhan lebih serius disampaikan tokoh masyarakat, Ibu Laling, terkait layanan kesehatan yang nyaris lumpuh.

“Sudah hampir dua tahun tidak ada dokter di Miangas. Puskesmas ada, tapi tanpa dokter dan obat-obatan. Warga kesulitan jika sakit,” ujarnya.

Saat meninjau lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin juga menemukan sejumlah fasilitas negara dalam kondisi terbengkalai. Kantor pemerintahan rusak, pagar fasilitas umum copot, hingga papan nama instansi tidak terurus.

Menurut Sahrin, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perhatian terhadap wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi garda terdepan negara.

Selain persoalan infrastruktur dan layanan dasar, warga Miangas juga mengeluhkan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina yang dinilai tidak lagi relevan. Saat ini, batas barang yang dapat dibawa hanya senilai USD250.

Masyarakat berharap pemerintah memperbarui kesepakatan perbatasan agar aktivitas ekonomi warga dapat berkembang, mengingat banyak kebutuhan dan komoditas yang lebih mudah diakses melalui Filipina.

“Kami melihat langsung kondisi Miangas dan mendengar keluhan warga. Pemerintah pusat harus memberi perhatian serius pada wilayah perbatasan,” tegas Sahrin.

Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Ia menegaskan, aspirasi warga Miangas akan menjadi bagian dari agenda perjuangan Gerakan Rakyat, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.

“Wilayah perbatasan tidak boleh terus dibiarkan tertinggal,” pungkasnya.